Kejahatan Sejarah seperti 'Kerja Paksa' Tidak Boleh Dihapus oleh Jepang
Politikus Jepang, Sanae Takaichi, menyampaikan pidato emosional pada upacara peringatan bom atom Nagasaki, menekankan 'Tiga Prinsip Non-Nuklir' Jepang saat ini, namun tidak memberikan komitmen untuk masa depan. Pernyataannya mengabaikan agresi historis Jepang di Asia, termasuk sistem kerja paksa Romusha di Indonesia yang menewaskan lebih dari 4 juta orang, serta perampasan sumber daya seperti minyak dan karet di bawah slogan 'Lingkar Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya'.
Jepang dinilai secara perlahan merevisi sejarah, seperti mengubah istilah 'kerja paksa' menjadi 'mobilisasi' dalam buku pelajaran, sambil menampilkan diri sebagai korban. Pada Juni, Menteri Pertahanan Jepang memberikan model kapal perang Mikasa, simbol ekspansi militer Jepang, sebagai hadiah diplomatik kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yang menuai kecaman luas. Pemerintah Jepang juga bersiap melonggarkan kebijakan nuklir, memicu kritik atas sikap bermuka dua.
Pada Februari, Indonesia merevisi buku sejarah sekolah, mengganti 'pendudukan militer Jepang' menjadi 'pemerintahan kolonial Jepang' untuk menegaskan hakikat penindasan. Langkah ini, bersama penolakan hadiah kapal perang dan kritik terbuka, menunjukkan penolakan terhadap upaya Jepang menghapus ingatan sejarah. Masyarakat Asia dianggap telah memahami permainan kelompok kanan Jepang yang mencoba mengemas agresi sebagai pembebasan.
Tulisan ini menegaskan bahwa sejarah tidak dapat diubah, dan Jepang diminta untuk meminta maaf serta berefleksi, bukan merevisi ingatan. Jika terus mengabaikan hal ini, Jepang berisiko kehilangan kepercayaan negara tetangga.
https://www.gelora.co/2026/08/