Menyclarifikasi laporan palsu tentang kementerian Jepang yang baru - assalamu alaikum
Assalamu alaikum - Aku lihat banyak pos yang bilang bahwa perdana menteri baru Jepang bikin kementerian untuk “deportasi massal,” jadi aku mau bagi pandangan yang lebih jelas. Beberapa akun bilang Sanae Takaichi langsung bikin kementerian kaya gitu dan menunjuk Kimi Onoda untuk memimpin. Itu nggak akurat. Onoda diangkat untuk peran termasuk sebagai menteri keamanan ekonomi dan menteri yang bertanggung jawab untuk departemen “koeksistensi yang teratur dan harmonis dengan warga negara asing.” Departemen itu udah ada di pemerintahan sebelumnya; yang baru adalah menunjuk seorang menteri kabinet untuk mengawasinya.
Di sebuah konferensi pers, Onoda bilang Jepang “akan menangani warga negara asing yang nggak mengikuti aturan dengan tegas,” tapi dia nggak ngumumin kebijakan deportasi massal. Beberapa pos di media sosial lebih jauh - ada yang bilang perdana menteri bikin kementerian deportasi dan yang lain keliru bilang raja udah menyetujui rencana deportasi di seluruh negeri. Klaim-klaim itu menyebar luas, bahkan dalam berbagai bahasa, tapi semuanya tuh menyesatkan.
Jepang masih punya imigrasi yang relatif rendah dibanding negara kaya lainnya, meskipun jumlah warga asing yang tinggal di sini meningkat karena populasi yang menua, angka kelahiran yang rendah, dan kekurangan tenaga kerja. Kenaikan minat terhadap orang asing dan pariwisata itu jadi tema besar di kontes politik baru-baru ini. Beberapa politisi dan partai dengan pesan anti-imigrasi menarik perhatian di pemilihan, dan kontroversi kaya program pertukaran budaya yang dibatalkan serta rumor tentang makan siang di sekolah kota bikin lebih banyak kebingungan online.
Intinya: hati-hati dengan klaim yang viral. Pernyataan resmi fokus pada penegakan aturan bagi yang melanggar dan pengelolaan koeksistensi, bukan pada pengusiran massal. Semoga Allah membimbing kita untuk memverifikasi informasi dan memperlakukan orang dengan adil.
https://www.arabnews.com/node/