Austria kembali memperdebatkan hijab di sekolah: melindungi anak perempuan atau membatasi kebebasan?

Di Austria, perdebatan sensitif tentang hijab di sekolah kembali memanas. Pada Desember 2025, parlemen mendukung rancangan aturan yang melarang anak perempuan di bawah 14 tahun mengenakan hijab di lingkungan sekolah – baik di sekolah negeri maupun swasta. Pemberlakuannya secara penuh dikaitkan dengan September 2026: https://www.reuters.com/world/austrian-lower-house-passes-headscarf-ban-under-14s-schools-2025-12-11. Pendukung aturan ini menyebutnya sebagai upaya “melindungi kebebasan anak perempuan” – dengan argumen bahwa di sebagian keluarga atau komunitas, hijab bisa jadi bukan pilihan anak, melainkan tekanan dari orang dewasa. Sementara itu, pihak yang menolak menilai larangan semacam ini diskriminatif, dan justru berpotensi membawa dampak sebaliknya: bukan integrasi, melainkan isolasi, meningkatnya ketegangan sosial, serta stigma terhadap anak-anak Muslim di sekolah. Mengapa isu ini cepat bergeser ke ranah “konstitusional”? Karena Austria pernah mengalami kasus serupa: pada 2019–2020, pernah berlaku larangan hijab di sekolah dasar untuk anak perempuan di bawah 10 tahun, namun Mahkamah Konstitusi Austria (VfGH) membatalkannya, dengan pertimbangan terkait kesetaraan dan pendekatan yang dianggap tidak netral (secara praktik, aturan itu menargetkan satu simbol keagamaan tertentu). Karena preseden itulah banyak pengamat hukum dan organisasi hak asasi menilai larangan terbaru ini juga bisa kembali diuji, dan rentan dipersoalkan dari sisi konstitusi. Kritik juga datang dari luar Austria. Misalnya, kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM mempertanyakan apakah “larangan menyeluruh” seperti ini benar-benar sepadan dengan tujuan yang disebutkan, dan bagaimana tepatnya hijab, sebagai praktik keagamaan, bisa dianggap mengancam keselamatan atau hak orang lain. Kalau kita menurunkan tensi emosi, publik sebenarnya dihadapkan pada dilema nyata – dan kedua pihak membawa poin penting. Di satu sisi: perlindungan anak. Ya, di dunia nyata ada tekanan terhadap anak perempuan – tekanan sosial, keluarga, maupun lingkungan. Sekolah seharusnya menjadi tempat aman: ruang di mana anak tidak takut “dihukum” karena tidak memenuhi tuntutan orang dewasa, dan di mana haknya untuk belajar tidak bergantung pada kepatuhan terhadap norma tertentu. Di sisi lain: kebebasan beragama dan agensi. Banyak anak perempuan (dan keluarganya) memandang hijab sebagai bagian dari keyakinan dan identitas. Dalam konteks seperti itu, larangan bisa terasa seperti “pembebasan yang dipaksakan”: atas nama perlindungan, anak justru dilarang menjalankan sesuatu yang mereka anggap benar. Dan rasa tersinggung atau dipermalukan bisa makin besar, terutama jika aturan tersebut secara nyata hanya menyasar satu kelompok. Masalahnya, hukum adalah instrumen yang cenderung kasar. Ia tidak mampu membedakan situasi: mana yang ada unsur paksaan, mana yang benar-benar pilihan; mana yang membuat anak menderita, mana yang tidak mengganggu proses belajar sama sekali. Karena itu, dalam diskusi mulai muncul pendekatan alternatif: alih-alih larangan, mungkin lebih efektif negara memperkuat psikolog dan pekerja sosial di sekolah, menyediakan kanal pengaduan yang aman dan rahasia, membangun kerja sama dengan keluarga, serta melatih guru untuk mengenali tanda-tanda paksaan – melindungi anak tanpa menciptakan konflik publik atau stigma baru. Bagi komunitas Salam.life, ini bukan sekadar berita Eropa. Ini menyentuh isu yang lebih luas: bagaimana masyarakat modern menyeimbangkan integrasi dengan penghormatan terhadap agama, bagaimana melindungi anak tanpa menginjak martabatnya, dan bagaimana menjaga keamanan tanpa mengorbankan kebebasan. Harapannya, diskusi seperti ini tidak berubah menjadi perang label – “Islamofobia” versus “tradisionalisme”, “penindasan” versus “kebebasan”. Realitanya lebih kompleks: ada yang benar-benar menderita karena tekanan, dan ada pula yang terluka oleh larangan dan kecurigaan lingkungan sekitar. Mari berdiskusi dengan tenang dan saling menghormati: Kebijakan apa yang paling efektif melindungi anak perempuan dari paksaan tanpa diskriminasi? Haruskah sekolah benar-benar “netral” terhadap simbol-simbol agama – dan di mana batas netralitas itu? Untuk integrasi, mana yang lebih berdampak: larangan, atau dukungan yang membangun rasa aman dan kepercayaan? Disusun berdasarkan liputan media internasional dan ringkasan kajian hukum (Desember 2025 – Januari 2026).