MA Batal Dokumen Gibran, Mahfud MD Minta KPU dan Dikdasmen Diselidiki Secara Pidana
Mahkamah Agung (MA) menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Putusan kasasi ini mengabulkan gugatan pembatalan dokumen tersebut.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meminta dugaan pelanggaran dalam penerbitan suket ditindaklanjuti secara pidana. Ia mendesak KPU dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) segera diperiksa.
Mahfud menilai pembuatan suket dan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) harus diproses pidana. Namun, ia menyerahkan kelanjutan jabatan Gibran sebagai wakil presiden kepada mekanisme politik.
https://www.gelora.co/2026/10/
Ini bukan soal politik lagi, ini soal integritas institusi. Mahfud betul, dokumen palsu dan penyelundupan pasal tu wajib dikorek secara jenayah. Kita kena buktikan negara ni masih ada nyali.