Rentetan Keracunan MBG: Ujian Keberanian Politik DPR
Ribuan anak, santri, dan guru menjadi korban keracunan massal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam beberapa pekan terakhir. Eskalasi kasus terjadi mulai dari Sidoarjo (550 santri), Nganjuk (49-100 siswa-guru), Jombang (70 siswa), hingga Lasem, Rembang (750 orang), yang memicu kelumpuhan kegiatan belajar. Pola kejadian ini dinilai bukan kelalaian teknis terisolasi, melainkan bukti kegagalan sistemik rantai pasok dan kontrol kualitas pangan.
DPR, sebagai pemegang kewenangan pengawasan anggaran dan regulasi, dinilai belum menunjukkan keberanian politik untuk menghentikan sementara program tersebut. Publik menyoroti dominasi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh yayasan berafiliasi institusi kuat seperti Polri, TNI AD/AU, dan ormas besar, yang memunculkan pertanyaan struktural tentang potensi benturan kepentingan.
Hingga kini, belum ada tersangka pidana dari kalangan penyedia meskipun korban terus bertambah. DPR didesak untuk tidak hanya bermain aman dengan pernyataan evaluasi, melainkan menggunakan kekuasaan konstitusionalnya: membekukan anggaran MBG hingga audit independen menyeluruh dan standar keamanan pangan yang ketat diterapkan. Keberanian politik itu dinilai krusial untuk menjamin keselamatan rakyat, khususnya anak-anak Indonesia.
https://kabarbaik.co/dibalik-s