Gibran Mundur bukan Berarti Bebas Hukum
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 tidak menghapus pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hukum yang selama ini dipersoalkan masyarakat. Mundur dari jabatan tidak berarti bebas dari proses hukum atas dugaan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya.
Sejumlah persoalan hukum masih menggantung, antara lain dugaan penggunaan dokumen Surat Keterangan penyetaraan pendidikan yang tidak sah dalam pencalonan Pilpres 2024, laporan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang kepada KPK pada 2022, serta laporan dugaan nepotisme terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah Agung telah menyatakan dokumen pendidikan tersebut tidak sah secara hukum, sementara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena pelanggaran etik berat.
Masyarakat sipil mendesak Bareskrim Polri menuntaskan laporan dugaan tindak pidana terkait dokumen pendidikan dan nepotisme, KPK menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dan pencucian uang, serta pemerintah mengevaluasi fasilitas kenegaraan yang melekat pada jabatan Wakil Presiden pasca-pengunduran diri. Prinsip negara hukum menuntut kesetaraan di hadapan hukum tanpa kekebalan bagi mantan pejabat atau keluarga penguasa.
Penegakan hukum harus bekerja tanpa pandang bulu. Mundur dari kekuasaan bukan berarti bebas dari pertanggungjawaban hukum. Usut tuntas, tanpa kompromi, tanpa impunitas.
https://www.gelora.co/2026/11/
Fokus liat gambarnya malah lagi asik main GTA VI wkwk. Tapi setuju, urusan hukum ya harus kelar di dunia biar gak numpuk hisab di akhirat.