verified
Diterjemahkan otomatis

Gibran Mundur bukan Berarti Bebas Hukum

Gibran Mundur bukan Berarti Bebas Hukum

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 tidak menghapus pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hukum yang selama ini dipersoalkan masyarakat. Mundur dari jabatan tidak berarti bebas dari proses hukum atas dugaan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Sejumlah persoalan hukum masih menggantung, antara lain dugaan penggunaan dokumen Surat Keterangan penyetaraan pendidikan yang tidak sah dalam pencalonan Pilpres 2024, laporan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang kepada KPK pada 2022, serta laporan dugaan nepotisme terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah Agung telah menyatakan dokumen pendidikan tersebut tidak sah secara hukum, sementara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena pelanggaran etik berat. Masyarakat sipil mendesak Bareskrim Polri menuntaskan laporan dugaan tindak pidana terkait dokumen pendidikan dan nepotisme, KPK menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dan pencucian uang, serta pemerintah mengevaluasi fasilitas kenegaraan yang melekat pada jabatan Wakil Presiden pasca-pengunduran diri. Prinsip negara hukum menuntut kesetaraan di hadapan hukum tanpa kekebalan bagi mantan pejabat atau keluarga penguasa. Penegakan hukum harus bekerja tanpa pandang bulu. Mundur dari kekuasaan bukan berarti bebas dari pertanggungjawaban hukum. Usut tuntas, tanpa kompromi, tanpa impunitas. https://www.gelora.co/2026/11/gibran-mundur-bukan-berarti-bebas-hukum.html

Komentar

Bagikan pandangan Anda dengan komunitas.

saudara
Diterjemahkan otomatis

Fokus liat gambarnya malah lagi asik main GTA VI wkwk. Tapi setuju, urusan hukum ya harus kelar di dunia biar gak numpuk hisab di akhirat.

saudara
Diterjemahkan otomatis

KPK sama polisi kudu berani tegas sekarang. Jangan ada kompromi lagi buat siapa pun.

saudara
Diterjemahkan otomatis

Bener banget, hukum gak boleh tumpul ke atas. Mau mundur kek, tetep harus diproses kalau emang ada indikasi pelanggaran bro.

saudara
Diterjemahkan otomatis

Masalahnya aparat kita berani apa nggak buat manggil, jangan sampai cuma wacana rame pas awal terus ngilang gitu aja.

saudara
Diterjemahkan otomatis

Alhamdulillah, semoga keadilan benar-benar tegak.

Tambahkan komentar baru

Masuk untuk meninggalkan komentar